Kantor dan Hunian Polri

Rusun BIN dan Polri adalah kompleks rumah susun vertikal yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan menyediakan hunian bagi personel Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang akan ditugaskan di IKN.

Lokasi dan Fungsi

Kawasan Strategis Pemerintahan

Kompleks rusun BIN dan Polri berlokasi di dalam zona utama pusat pemerintahan IKN. Kedua kompleks ini berada saling berhadapan, dipisahkan oleh jalan utama logistik. Lokasinya dekat dengan area perkantoran kementerian dan lembaga negara, menjadikannya strategis untuk mendukung operasional keamanan dan intelijen.

Jumlah dan Fungsi Menara

Secara keseluruhan, proyek ini terdiri dari tujuh menara:

• Tiga menara diperuntukkan bagi personel BIN

• Empat menara diperuntukkan bagi anggota Polri

Setiap menara memiliki 12 lantai, dengan fasilitas pendukung seperti ruang terbuka hijau, area komunal, dan infrastruktur dasar.

Rancangan dan Konstruksi

Desain Arsitektur

Desain rusun mengusung prinsip bangunan hijau dan efisiensi energi, sesuai dengan konsep kota hutan IKN. Bagian podium pada tiap menara dirancang untuk menampung fasilitas umum, sementara unit hunian berada di lantai atas. Fokus utama adalah menyediakan lingkungan tinggal yang aman dan nyaman bagi personel keamanan negara.

Kontraktor dan Konsultan

Pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh konsorsium (KSO) antara:

• PT Adhi Karya (Persero) Tbk

• PT Nindya Karya (Persero)

• PT Wiratman

Manajemen konstruksi dilaksanakan oleh KSO:

• PT Perentjana Djaja

• PT Artefak Arkindo

• PT Cipta Andalan Persada

Progres Pembangunan

Waktu Pengerjaan

Pembangunan dimulai pada Agustus 2023, setelah penandatanganan kontrak. Berdasarkan laporan Februari 2024, progres fisik keseluruhan untuk rusun BIN dan Polri telah mencapai lebih dari 28%, meliputi pekerjaan tiang pancang, struktur bawah, dan kolom.

Target Penyelesaian

Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian seluruh rusun BIN dan Polri pada 1 Juni 2025, bertepatan dengan gelombang awal pemindahan ASN dan personel keamanan ke Nusantara.