IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan. Kota ini dimaksudkan untuk pada akhirnya menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Gagasan ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, dan menjadi undang undang pada Januari 2022 melalui UU Nomor 3 Tahun 2022, yang memberikan dasar hukum resmi bagi perpindahan ini. Ada dua tujuan yang mendorong proyek ini. Pertama, meringankan beban Jakarta, kota yang telah menanggung peran sebagai ibu kota Indonesia selama lebih dari satu abad dan kini menghadapi kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang parah, serta permukaan tanah yang secara harfiah terus menurun di beberapa titik. Kedua, menggeser sebagian pusat gravitasi ekonomi Indonesia dari Pulau Jawa, tempat pertumbuhan terkonsentrasi selama puluhan tahun, menuju wilayah timur Indonesia yang kurang berkembang.

Nusantara dirancang dengan konsep "kota hutan cerdas", artinya sebagian besar wilayahnya secara sengaja dipertahankan sebagai ruang hijau alih alih dibangun sepenuhnya, pendekatan yang berbeda dari cara sebagian besar ibu kota berkembang secara historis.

Di sinilah gambarannya menjadi lebih spesifik dibanding sekadar "hari pindahan". Di bawah Presiden Prabowo Subianto, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menetapkan target agar IKN menjadi ibu kota politik Indonesia, yakni pusat pengambilan keputusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pada 2028. Target tersebut melibatkan pemindahan awal 1.700 hingga 4.100 aparatur sipil negara, langkah awal yang berarti namun hanya sebagian kecil dari keseluruhan aparatur sipil negara Indonesia. Gedung legislatif dan yudikatif ditargetkan selesai pada 2027, mendahului tonggak 2028 tersebut. Kepindahan kantor Presiden Prabowo sendiri ditargetkan pada 17 Agustus 2028, Hari Kemerdekaan Indonesia, dengan pejabat menyebut 2029 sebagai kemungkinan cadangan.

Satu detail hukum penting, Jakarta tetap menjadi ibu kota konstitusional Indonesia hingga presiden menandatangani Keputusan Presiden terpisah yang secara resmi mengalihkan status tersebut, yang belum terjadi. Mahkamah Konstitusi Indonesia menangani hal ini secara langsung pada Mei 2026, menolak gugatan hukum dan menegaskan bahwa status Jakarta sebagai "ibu kota transisional" saat ini tidak menghambat pembangunan atau persiapan IKN yang sedang berlangsung, namun pengalihan resmi tetap bergantung pada keputusan tersebut di masa depan.

Pendanaan juga tidak bergerak secara linear. Anggaran IKN tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp 6,3 triliun, turun dari sekitar Rp 12,5 hingga 13 triliun pada tahun sebelumnya, pengingat bahwa target 2028, meski merupakan kebijakan resmi, tetap bergantung pada investasi yang berkelanjutan agar dapat tercapai.