Kantor MPR, DPR, DPD

Kompleks Legislatif Nusantara adalah kompleks pemerintahan yang direncanakan menjadi pusat kegiatan legislatif nasional di Nusantara, Indonesia. Kompleks ini akan menjadi kantor bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menggantikan fungsi kompleks parlemen di Jakarta seiring dengan pemindahan ibu kota negara. Berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kompleks ini merupakan salah satu dari tiga kompleks utama lembaga negara di Nusantara, bersama kompleks eksekutif dan kompleks yudikatif.

Pembangunan kompleks legislatif merupakan bagian dari rencana pemindahan lembaga-lembaga negara ke Nusantara untuk mewujudkan pusat pemerintahan nasional yang terintegrasi dan mendukung penyelenggaraan fungsi legislatif di ibu kota baru.

Perencanaan dan desain

Sayembara arsitektur

Pada tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan sayembara desain Kompleks Legislatif Nusantara. Sayembara tersebut tidak menghasilkan pemenang utama, melainkan dua pemenang bersama pada peringkat kedua dan satu pemenang peringkat ketiga. Meskipun demikian, hasil sayembara menjadi dasar bagi pengembangan desain kompleks pada tahap berikutnya.

Konsep awal mengusung tata massa berbentuk lingkaran yang merepresentasikan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, serta hubungan yang setara antara lembaga-lembaga legislatif.

Pengembangan desain

Setelah pelaksanaan sayembara, pemerintah menunjuk PT Arkonin dan PT Airmas Asri sebagai konsultan arsitektur untuk mengembangkan desain kompleks legislatif. Dalam proses penyempurnaannya, rancangan mengalami sejumlah revisi, terutama pada bentuk bangunan, tata ruang, fasad, serta desain atap agar lebih sesuai dengan karakter Nusantara sebagai ibu kota negara yang modern dan mencerminkan identitas arsitektur Indonesia.

Setelah proses penyempurnaan desain hampir selesai, Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025 meminta agar rancangan Kompleks Legislatif dan Kompleks Yudikatif ditinjau kembali. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, Presiden menilai desain yang telah disusun masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan karakter, kewibawaan, dan identitas lembaga-lembaga negara di ibu kota baru. Permintaan tersebut mendorong dilakukannya revisi lebih lanjut terhadap konsep arsitektur sebelum desain akhirnya memperoleh persetujuan pada tahun 2026.

Sebagai bagian dari proses penyempurnaan desain, tim perancang melakukan studi banding ke India dan Mesir pada tahun 2026 untuk mempelajari kompleks parlemen modern yang dinilai berhasil mengintegrasikan fungsi kelembagaan dengan identitas nasional. Hasil studi tersebut menjadi salah satu referensi dalam penyempurnaan desain interior, tata ruang, serta konsep arsitektur kompleks.

Desain yang akhirnya disetujui mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan konsep hasil sayembara tahun 2021. Bangunan sidang paripurna dikembangkan menjadi massa bangunan berbentuk silinder yang menjadi pusat kawasan, dikelilingi oleh gedung-gedung pendukung yang saling terhubung. Rancangan baru juga menampilkan bentuk atap yang lebih sederhana serta penataan kawasan yang lebih efisien dengan mempertimbangkan aspek fungsional, keamanan, dan keberlanjutan.

Pada April 2026, Presiden Prabowo Subianto menyetujui desain terbaru kompleks legislatif setelah melalui beberapa kali penyempurnaan. Persetujuan tersebut menjadi dasar penyelesaian desain teknis sebelum memasuki tahap konstruksi.

Arsitektur

Kompleks Legislatif Nusantara dirancang sebagai kawasan pemerintahan terpadu yang mengakomodasi seluruh fungsi legislatif nasional dalam satu lingkungan. Kompleks ini terdiri atas gedung-gedung bagi MPR, DPR, dan DPD, serta dilengkapi dengan ruang sidang paripurna, ruang komisi, kantor administrasi, area penerimaan tamu negara, ruang konferensi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Rancangan kawasan menerapkan prinsip arsitektur tropis dengan memaksimalkan pencahayaan alami, ventilasi silang, efisiensi energi, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Material dan elemen interior dirancang untuk merepresentasikan karakter arsitektur Indonesia dengan tetap memenuhi standar bangunan pemerintahan modern.

Pembangunan

Kompleks Legislatif Nusantara merupakan bagian dari tahap lanjutan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Setelah desain memperoleh persetujuan Presiden, pemerintah melanjutkan penyelesaian desain rinci (detailed engineering design) sebagai dasar pelaksanaan konstruksi.

Berdasarkan jadwal pembangunan yang dipaparkan oleh Otorita IKN, proyek memiliki tahapan sebagai berikut:

Setelah seluruh tahapan pembangunan selesai, kompleks ini direncanakan menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kompleks tersebut juga diproyeksikan menjadi lokasi penyelenggaraan sidang kenegaraan serta berbagai agenda konstitusional di ibu kota negara Nusantara.

Signifikansi

Kompleks Legislatif Nusantara merupakan salah satu proyek strategis dalam pembangunan ibu kota negara baru Indonesia. Bersama kompleks eksekutif dan kompleks yudikatif, kawasan ini akan membentuk pusat pemerintahan nasional yang terintegrasi dan menjadi simbol transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Perkembangan desain kompleks legislatif juga mencerminkan evolusi perencanaan Nusantara, dari konsep awal hasil sayembara arsitektur menuju rancangan yang disempurnakan melalui berbagai kajian teknis, studi internasional, dan evaluasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Desain akhir yang telah memperoleh persetujuan Presiden menjadi dasar bagi pembangunan kompleks parlemen yang diharapkan mampu mendukung fungsi legislatif nasional sekaligus merepresentasikan identitas arsitektur Indonesia di ibu kota negara yang baru.