Istana Wakil Presiden

Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kompleks pemerintahan yang mencakup kantor, kediaman resmi, serta fasilitas pendukung bagi Wakil Presiden. Terletak di zona 1A dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kompleks ini dibangun di atas lahan seluas 14,8 hektare dengan total luas bangunan mencapai 10.038,4 meter persegi.

Sejarah dan Proses Pembangunan

Pembangunan dimulai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 12 Agustus 2024, yang diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu, Ma’ruf Amin. Proyek ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025 dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan istana, kantor, hunian, dan fasilitas pendukung, sementara tahap kedua direncanakan melalui proses lelang terpisah.

Arsitektur dan Desain

Konsep dan Inspirasi

Desain Istana Wakil Presiden mengadopsi konsep “Huma Betang Umai”, yang berarti "Rumah Panjang Induk" dalam budaya Dayak. Konsep ini menafsirkan ulang rumah panjang masyarakat Dayak menjadi istana kontemporer dan berkelanjutan.

Tim Arsitek

Desain ini dirancang oleh konsorsium arsitek yang terdiri dari SHAU sebagai arsitek utama, bekerja sama dengan APTA dan Cilaki Studio.

Kontraktor dan Pelaksana Proyek

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk bekerja sama dengan Penta Architecture dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Anggaran pembangunan tahap pertama mencapai Rp1,45 triliun, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fasilitas dan Keamanan

Kompleks Istana Wakil Presiden mencakup:

• Kantor Wakil Presiden

• Kediaman resmi

• Kantor Sekretariat Wakil Presiden

• Asrama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)

Untuk menjamin keamanan, bangunan ini dilengkapi dengan kaca anti-peluru dan sistem keamanan canggih lainnya.

Progres Terkini

Hingga Mei 2025, pembangunan telah mencapai progres sekitar 43%, dengan struktur utama bangunan telah selesai. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada 28 Mei 2025, menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu dan menjaga kualitas konstruksi.