Istana Wakil Presiden

Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kompleks pemerintahan yang mencakup kantor, kediaman resmi, serta fasilitas pendukung bagi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kompleks ini terletak di Zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), di sepanjang Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, berdekatan dengan bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan bersebelahan dengan kompleks Rumah Tapak Jabatan Menteri. Istana ini dibangun di atas sebidang bukit dengan luas lahan 148.417 meter persegi (sekitar 14,8 hektare) dan total luas bangunan 10.038,4 meter persegi.

Sejarah dan Proses Pembangunan

Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 12 Agustus 2024, yang diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu, Ma'ruf Amin. Proyek dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup pembangunan istana, kantor, kediaman, dan fasilitas pendukung utama, dengan target penyelesaian Agustus 2025. Tahap kedua mencakup pembangunan Kantor Sekretariat Wakil Presiden, masjid, selasar lingkar, pos jaga dalam, dan gudang lanskap.

Proses konstruksi mengalami beberapa kali penyesuaian jadwal. Pada Mei 2025, progres fisik tercatat sekitar 43 persen dengan struktur utama bangunan telah rampung dan pekerjaan memasuki tahap arsitektural, termasuk pemasangan kaca anti-peluru. Pada akhir Oktober 2025, progres meningkat menjadi sekitar 76 persen, dengan target penyelesaian Desember 2025. Memasuki awal 2026, progres fisik tercatat telah mencapai 96,28 persen, dan pada awal Februari 2026 Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa progres fisik pembangunan telah mencapai 100 persen. Baik tahap pertama maupun tahap kedua pembangunan dilaporkan telah rampung sepenuhnya pada Januari 2026.

Meski struktur bangunan telah selesai dibangun, kompleks ini pada pertengahan 2026 belum resmi dibuka atau diresmikan penggunaannya. Fokus pekerjaan telah beralih dari konstruksi utama menuju penyempurnaan interior serta pengadaan mebel dan perabot, yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Negara. Sebagai langkah persiapan operasional, sekitar 50 staf Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dahulu ditugaskan untuk bekerja di kompleks ini guna mempersiapkan perkantoran Istana Wakil Presiden menjelang penggunaan penuh.

Arsitektur dan Desain

Konsep dan Inspirasi

Desain Istana Wakil Presiden mengusung konsep "Huma Betang Umai", yang dalam bahasa Dayak berarti "Rumah Panjang Ibu" atau "Rumah Panjang Induk". Konsep ini menafsirkan ulang tipologi rumah panjang tradisional masyarakat Dayak menjadi bentuk istana kontemporer yang berkelanjutan. Bagian kediaman resmi di dalam kompleks secara khusus turut dinamai Huma Betang Umai, sesuai dengan bentuk bangunannya yang merujuk pada arsitektur rumah panjang tersebut.

Pendekatan arsitektural bangunan mengacu pada tiga prinsip utama: tropis alami Nusantara (mengedepankan efisiensi energi dan material alami khas iklim tropis), performatif (menerapkan prinsip smart, green, dan liveable pada skala desain urban, lanskap, arsitektur, hingga interior), dan regeneratif (mengusung konsep carbon negative, tidak konsumtif, serta memaksimalkan pemanfaatan energi surya pada atap bangunan).

Tim Arsitek

Desain ini dirancang oleh konsorsium arsitek yang terdiri dari SHAU sebagai arsitek utama, bekerja sama dengan APTA dan Cilaki Studio.

Kontraktor dan Pelaksana Proyek

Proyek ini dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk bekerja sama dengan Penta Architecture dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), dengan nilai kontrak sekitar Rp1,45 triliun yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fasilitas dan Keamanan

Kompleks Istana Wakil Presiden mencakup:

• Kantor Wakil Presiden
• Kediaman resmi (Huma Betang Umai)
• Kantor Sekretariat Wakil Presiden
• Masjid
• Asrama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)
• Selasar lingkar, pos jaga dalam, dan gudang lanskap sebagai fasilitas pendukung

Untuk menjamin keamanan penghuni dan aktivitas kenegaraan, bangunan ini dilengkapi dengan kaca anti-peluru serta sistem keamanan lain yang mengikuti standar protokoler kepresidenan.

Status Terkini

Sebagai simbol baru pusat kekuasaan eksekutif di IKN, Istana Wakil Presiden kini berdiri lengkap secara fisik. Meski demikian, hingga pertengahan 2026 kompleks ini masih menunggu peresmian resmi sebelum difungsikan sepenuhnya sebagai kantor dan kediaman tetap Wakil Presiden Republik Indonesia, seiring dengan berlanjutnya persiapan pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara.