Kompleks Yudikatif: MA, MK, KY

Kawasan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kawasan yang direncanakan menjadi kedudukan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kawasan ini menempati Zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), di sebelah barat Istana Negara, dan berhadapan langsung dengan kawasan legislatif sebagai bagian dari klaster pusat kekuasaan negara di ibu kota baru.

Sayembara Desain dan Arsitek

Desain kawasan ini dipilih melalui sayembara arsitektur yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dengan hasil diumumkan pada 28 Juni 2022. Karya pemenang, yang diajukan oleh biro arsitek Airmas Asri dengan arsitek utama Eduardus Ary Witjaksono, diberi judul "Adil Ka'Talino." Nama ini diambil dari ungkapan dalam bahasa Dayak Kanayatn yang berarti "adil kepada sesama manusia," bagian dari falsafah yang lebih panjang, Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata, yang mencerminkan sikap adil kepada sesama, cita-cita menuju yang ilahi, dan kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan. Sebagai pemenang, Airmas Asri memperoleh hadiah uang tunai serta kesempatan untuk mengerjakan Detail Engineering Design (DED) kawasan tersebut.

Konsep Arsitektural

Desain "Adil Ka'Talino" menekankan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dengan alam, memadukan bentuk arsitektur modern dengan karakter budaya Kalimantan. Gedung MK ditempatkan di titik tertinggi kawasan, pada kontur tanah yang berundulasi dan menghadap langsung ke Istana Negara, sementara Plaza Keadilan yang berada di antara ketiga gedung menjadi penghubung fisik sekaligus simbolis bagi ketiga lembaga. Jumlah lantai pada masing-masing gedung memiliki makna simbolis: gedung MA dirancang empat lantai, gedung MK sembilan lantai sesuai jumlah hakim konstitusi yang menempati lembaga tersebut, dan gedung KY tujuh lantai yang merepresentasikan tujuh bidang kajian dalam kewenangan Komisi. Unsur budaya lokal turut mewarnai desain, antara lain motif yang terinspirasi dari tameng khas suku Dayak serta panel fasad penahan panas bermotif tenun ikat Nusantara. Selaras dengan konsep IKN sebagai smart forest city, lanskap di sekitar kawasan direncanakan ditanami kembali dengan pohon-pohon khas Kalimantan, termasuk sejumlah jenis yang kini tergolong langka.

Finalisasi Desain dan Jadwal Pembangunan

Pekerjaan desain rinci untuk kawasan yudikatif, bersama kawasan legislatif yang berdampingan, mulai berkontrak sejak akhir tahun 2025. Pada awal 2026, desain ini mengalami penyesuaian lebih lanjut atas arahan Presiden, dengan mempertimbangkan hasil studi banding ke kawasan legislatif dan yudikatif di Turki, India, dan Mesir, guna menghasilkan tata kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani desain final Kawasan Legislatif dan Yudikatif pada April 2026, sebuah tonggak yang menurut OIKN memperkuat peran Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia.

Pembangunan fisik kawasan yudikatif secara resmi dimulai pada Desember 2025, sebagai bagian dari pembangunan tahap kedua IKN. Hingga awal Agustus 2026, progres pembangunan gedung-gedung di kawasan yudikatif secara keseluruhan tercatat rata-rata sekitar 11,8 persen, dengan progres khusus pada gedung MK dan KY mencapai rata-rata 12,41 persen. Pembangunan jalan di dalam kawasan seluas 15 hektare ini, sepanjang sekitar 7,8 kilometer, telah mencapai sekitar 27,6 persen. Pemerintah menargetkan penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada tahun 2027, dengan batas akhir paling lambat semester pertama 2028, agar siap mendukung fungsi penuh Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun tersebut.

Fasilitas dan Tata Ruang

Kawasan yudikatif ini menempati area seluas sekitar 15 hektare dan dirancang untuk menampung MA, MK, dan KY sebagai lembaga yang terpisah namun berada dalam satu kawasan terintegrasi, dihubungkan oleh Plaza Keadilan, sebuah masjid, dan jaringan jalan internal. Setiap lembaga direncanakan memiliki gedung utama, ruang sidang, kantor administrasi, serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan hukum, ruang arsip, dan area publik. Gedung MK sendiri dirancang dengan luas bangunan sekitar 44.691 meter persegi, mencakup ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan kawasan yudikatif ini memiliki perkiraan anggaran sekitar Rp3,1 triliun.

Integrasi dan Aksesibilitas

Selaras dengan visi IKN sebagai ibu kota yang inklusif dan terhubung secara fungsional, kawasan yudikatif dirancang tetap terbuka bagi publik melalui plaza, ruang hijau, dan area interaksi warga, alih-alih menjadi kawasan kelembagaan yang tertutup. Posisinya yang berhadapan dengan kawasan legislatif, dengan kawasan eksekutif berpusat di Istana Negara yang berdekatan, menempatkan kompleks ini di jantung tatanan tiga kekuasaan negara (trias politica) di Nusantara.